HENGKI WARNANDO

Lucu memang melihat dunia kampus hari ini, mulai dari mahasiswa yang semakin larut pada zaman dan konsumsi pasar kapital hingga dengan pimpinan kampus yang entah tak jelas apa mau dan tujuan mereka. Sedikit aneh melihat dinamika yang tak berjalan semestinya, dinamika yang dibentuk membuat mahasiswa geram namun bungkam. Sedikit celoteh dari kami para aktivis kampus yang benar-benar ingin membesarkan nama kampus yang selama ini menaungi kami.  Kadang kala diterik siang kami bersua sembari menyeruput kopi hangat yang dibeli di warung belakang kampus, tatkala celoteh kecil keluar tentang apa yang kami lakukan disini. Bersama teman sejawat bercerita tentang dinamika yang semakin hari semakin pelik, “apa yang kita lakukakn disini, bekerja tanpa digaji namun dituntut menopang visi misi yang entah milik siapa” celotehku dengan teman seperjuangan. Kami merupakan para ketua lembaga organisasi di kampus oranye pada Universitas yang acap disebut kampus hijau. Tak banyak yang kami harapkan ...

"Puntung Rokok diatas kasur" Solusi bukan Mengeluh miskin, ini yang terjadi di Pesisir Barat. Terkait Pendidikan di Pesisir Barat , pemerintah trus asik memutar Musik agar tak mendengar keluhan masyarakatnya. entah apa yang ada di Kepala Pemerintah Pesisir Barat saat ini. Masyarakat menuntut agar pemerintah "Peduli Pendidikan" namun saya heran kenapa tidak dipedulikan. Saling menyalahkan itu yang mereka sebut SOLUSI mungkin, seperti Permasalahan SDN 3 KRUI, SMPN 1 KRUI, PUSKESMAS dan lain sebagainya. DPRD sebagai kepanjangan tangan Rakyat namun tidak pula berjuang sepenuh hati untuk menyelesaikan permasalahan yang dituntut oleh Rakyatnya, apa mereka memang sudah Bosan menjadi Wakil Rakyat. Kenapa saya berpendapat demikian, Saya Melihat Statement Bupati Pesisir Barat di salah satu surat kabar, seakan akan Menuduh Bahwa apa yang Disampaikan Oleh Anggota Dewan Pesisir Barat itu Bohong Besar terkait permasalahan ganti rugi SMPN 1 Krui. Disini yang membuat Masy...

( Netizenku.com ): Permintaan Pemkab Pesisir Barat, untuk mengajak Himpunan Mahasiswa dan Pemuda Pesisir Barat (HMPPB) melakukan audiensi terkait aksi peduli koin beberapa waktu lalu, ditolak karena tidak melalui mekanisme resmi. Sekretaris Bidang Humas HMPPB, Irwando mengaku beberapa waktu lalu utusan bupati mengajak HMPPB untuk melakukan audiensi, tetapi karena yang meminta itu lembaga pemerintahan dan pihaknya merupakan organisasi resmi, maka diharapkan  juga menggunakan jalur resmi. “Kita sama-sama lembaga resmi, jadi harus melalui prosedur yang resmi, walaupun organisasi kami hanya kumpulan mahasiswa dan pemuda, tetapi kami bangga melakukan yang legalitas,” kata dia, Senin (9/4). Menurut Irwando, pihaknya tidak keberatan kalau bupati setempat mau mengajak audiensi terkait aksi dan kritikan yang disampaikan HMPPB, tetapi karena HMPPB bukan organisasi perseorangan, maka harus melalui  prosedur. “Aksi yang kami lakukan atas nama organisasi, jadi apak...